PKAKN DPR Sosialisasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Fraksi

12-03-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI Helmizar saat membuka konsinyering pembahasan buku ringkasan dan telaahan hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2018. Foto: Nadya/rni

 

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI Helmizar mengatakan, tujuan diadakannya sosialisasi buku ringkasan dan telaahan hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2018 Ruang Lingkup Komisi I DPR RI sampai dengan XI DPR RI yang turut menghadirkan Sekretariat Fraksi, agar para Tenaga Ahli (TA) Fraksi dapat membantu Anggota Dewan dalam menyampaikan bahan di dalam rapat-rapat pada fungsi pengawasan. Mengingat telaahan dari PKAKN merupakan salah satu supporting system bagi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait.

 

“Itu yang sangat penting sekali, karena kalau kita membaca hasil pemeriksaan BPK RI yang jumlahnya cukup banyak, itu agak sulit buat mereka untuk mencari atau menelaah dan menganalisis hasil temuan BPK,” kata Helmi, sapaan akrabnya, usai membuka konsinyering pembahasan buku ringkasan dan telaahan hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2018 Ruang Lingkup Komisi I DPR RI sampai dengan XI DPR RI di Aula Griya Sabha, Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/3/2019). Kegiatan ini turut dihadiri Sekretariat dan TA Fraksi terkait.

 

Helmi menjelaskan, tugas dari PKAKN DPR RI adalah menyusun kajian dan telaahan daripada hasil temuan BPK RI yang disampaikan Pimpinan BPK RI pada  Rapat Paripurna DPR RI. Dimana hasil telahaan tersebut disampaikan kepada seluruh Komisi dan AKD terkait. Maka, untuk mempererat hubungan kerja sama antara PKAKN dan Sekretariat Fraksi, juga TA Fraksi dan Komisi, maka mereka diikutsertakan dalam sosialisasi tersebut.

 

Menurut Helmi, kendala yang dialami oleh PKAKN DPR RI dalam mensosialisasikan hal tersebut adalah, meskipun PKAKN DPR RI sudah memberikan hasil penelaahan dan kajian dalam berbagai bentuk kepada Anggota Dewan, baik itu berupa softcopy, hardcopy maupun via e-mail, namun akan menjadi mustahil jika tidak bertatap muka langsung guna menjalin kerja sama yang solid.

 

“Tapi kalau kita tidak ada pertemuan tatap muka dan sosialisasi, kelihatannya agak sulit hasil yang kita buat itu sampai tepat sasaran, selaku hak dan kewajiban anggota dewan di dalam rapat-rapat untuk mempertanyakan masalah keuangan negara,” katanya sembari menjelaskan bahwa Anggota Dewan memerlukan sajian data yang lengkap dan akurat melalui TA dan supporting system dari Badan Keahlian DPR RI.

 

Sementara itu, Koordinator Analis APBN Komisi I sampai dengan Komisi IV Suryadharma menjelaskan, tugas yang dijalaninya bersama para analis APBN lainnya merupakan supporting system fungsi anggaran yang dilakukan Anggota DPR RI. Mengingat dalam menindaklanjuti pertanggungjawaban APBN dibutuhkan pintu masuk bagi Anggota Dewan secara keseluruhan untuk dapat melihat mana mitra kerjanya yang mungkin mendapatkan tambahan anggaran sebagai reward.

 

“Mungkin anggarannya ditambah ketika memang penatausahaannya menjadi lebih baik. Meskipun itu belum menjadi suatu aturan yang baku, tapi menjadi konsideran rasanya, jika perseorangan mendukung anggaran tersebut menjadi hal yang boleh dilakukan. Namun itu semua terlepas daripada kesepakatan bersama diantara komisi dan kementerian lembaga,” katanya.

 

Terkait kesulitan yang dialami para analis APBN dalam menyusun kajian dan telaahan hasil pemeriksaan BPK RI adalah ketika ikhtisar hasil pemeriksaan tersebut memiliki jangka waktu yang lompat. Dalam artian, ketika para analis APBN sedang menganalisis hasil pemeriksaan Tahun Anggaran 2017, namun kenyataannya Anggota Dewan saat ini tengah fokus dan konsentrasi membahas anggaran tahun 2019, maka hal itu merupakan kesulitan utama yang dihadapi oleh para analis APBN tersebut.

 

“Sehingga ini mungkin yang sedikit agak terjadi lompatan. Oleh karenanya, mungkin menjadi masukan ke depan, menjadi perumusan bersama antara BPK dan DPR RI bagaimana mensiasati agar tidak terkesan, dalam tanda petik, belakangan atau terlambat Anggota DPR RI dalam mendapatkan hasil telaahannya. Oleh karenanya ini menjadi kesulitan yang paling utama saat ini,” tutupnya. (ndy/sf)

BERITA TERKAIT
Pesan Sekjen di Upacara HUT ke-80 RI: ASN Parlemen Harus Gotong-Royong, Hapus Mentalitas Silo Antar-unit
17-08-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menegaskan, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan (HUT) ke-80 Republik Indonesia...
Suprihartini: Media Sosial, Kanal Utama Bangun Persepsi Publik Jaga Citra DPR
13-08-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta – Dalam mendukung dan mewujudkannya komunikasi terintegrasi dengan satu narasi Sekretariat Jenderal DPR RI , Biro Pemberitaan Parlemen...
CPNS Setjen DPR RI Harus Jadi Agitator Informasi Publik Kinerja Dewan
13-08-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta –Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menilai peningkatan keterampilan digital para pegawai, khususnya CPNS, menjadi penting, sehingga...
“Satu Narasi, Multi-Kanal” Platform Komunikasi Politik DPR Sampaikan Kinerja ke Publik
13-08-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta - Sekretaris Jendral DPR RI, Indra Iskandar, mendorong pentingnya penerapan strategi “Satu Narasi, Multi Kanal” dalam komunikasi politik...